Jamal PTC

Jumlah bangku DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). Jumlah bangku DPRD provinsi didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a.    provinsi dengan jumlah Penduduk hingga dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) hingga dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) hingga dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) hingga dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) hingga dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) k

Edukasippkn.com – Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terdapat ketentuan wacana Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut: (1)   Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2)   Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk hingga dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) hingga dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) hingga dengan 30

Edukasippkn.com – Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terdapat ketentuan wacana Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih pada pasal 49 dan pasal 50 sebagai berikut: Pasal 49 (1)   Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. (2)   Pengawas Pemilu Luar Negeri melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, peny

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a.    telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.    bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d.    cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e.    berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f.     setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan impian Proklamasi 17 Agustus 1945; g.    tidak pernah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan aturan tetap sebab melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h.    sehat jasmani dan rohani; i.     terdaftar sebagai pemilih; j.     bersedia bekerja penuh waktu;

Partai Politik Peserta Pemilu melaksanakan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. Daftar bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota. Daftar bakal calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah dingklik pada setiap tempat pemilihan. Daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

KPU melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan manajemen bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. KPU Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan manajemen bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan manajemen bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan manajemen bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan manajemen

Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disusun dalam daftar calon sementara oleh: a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR; b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota. Daftar calon sementara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Daftar calon sementara disusun menurut nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik kawasan serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari. Masukan dan jawaban dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling usang 10 (

(1)   KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. (2)   KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. (3)   KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota. (4)   Daftar calon tetap disusun menurut nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan wanita dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai anutan teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.  

Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Anggota DPD sanggup mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Kelengkapan manajemen bakal calon anggota DPD dibuktikan dengan: a.    kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia; b.    bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda selesai mencar ilmu (STTB), syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau jadwal pendidikan menengah; c.    surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan bahaya eksekusi 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari forum pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana; d.    surat keterangan sehat jasmani dan rohani; e.    surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; f.     surat pernyataan perihal kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; g.    surat pernyataan kesediaan untuk

KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi. Persyaratan derma minimal Pemilih dibuktikan dengan daftar derma yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Seorang Pemilih tidak dibolehkan memperlihatkan derma kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD. Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan derma minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah derma minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan manajemen bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 

Edukasippkn.com - Berhubung terdapat beberapa pertanyaan seputar teknis pendaftaran aplikasi Dapodik PAUD dari beberapa rekan Operator Dapodik PAUD yang gagal dikala melaksanakan pendaftaran dengan keterangan eror yakni Aplikasi Dapodik PAUD Mengirimkan Data Registrasi Gagal ( Gagal Registrasi: Lembaga Ini Sudah Melakukan Registrasi Di Tempat Lain, Atau Silahkan Reset Pengguna Dengan Menghubungi Dinas Setempat). Hal tersebut muncul sesaat sehabis melaksanakan pendaftaran online melalui aplikasi Dapodik Versi 3.2.0 pada semester 2 (genap) tahun pelajaran 2017/2018 ini. Oleh alasannya yaitu itu berikut saya coba membuatkan solusi untuk mengatasi permasalahan ini, dan alhamdulillah sudah saya terapkan dan berhasil pendaftaran aplikasi Dapodik PAUD versi 3.2.0 serta sanggup login ibarat biasanya tentu saja dikala ini pada semester II (genap) di tahun pelajaran 2017/2018. Adapun solusinya, yang pertama bagi Rekan yang merasa tidak ada pergantian operator dan sebelumnya belum mer