Jumlah Bangku Dan Tempat Pemilihan Anggota Dprd Kabupaten/Kota

Edukasippkn.com – Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terdapat ketentuan wacana Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

(1)  Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
(2)  Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:

a.   kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk hingga dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
b.   kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) hingga dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
c.   kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) hingga dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
d.   kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) hingga dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
e.   kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) hingga dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
f.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) hingga dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
g.   kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 27

(1)  Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota yakni kecamatan, atau adonan kecamatan.
(2)  Jumlah dingklik setiap kawasan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) dingklik dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
(3)  Dalam hal penentuan kawasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sanggup diberlakukan, penentuan kawasan pemilihan memakai bab kecamatan atau nama lain.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pemilihan dan alokasi dingklik anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 28

(1)  Dalam hal terjadi tragedi yang mengakibatkan hilangnya kawasan pemilihan, kawasan pemilihan tersebut dihapuskan.
(2)  Alokasi dingklik akhir hilangnya kawasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Pasal 29

(1)  Jumlah dingklik anggota DPRD kabupaten/kota yang dibuat sesudah Pemilu ditetapkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2)  Alokasi dingklik pada kawasan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dingklik dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.
(3)  Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota gres sesudah Pemilu, dilakukan penataan kawasan pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk menurut alokasi dingklik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)  Penataan kawasan pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan kawasan pemilihan di kabupaten/kota gres dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pemilihan dan alokasi dingklik anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panduan Alih Fungsi Bagi Guru Smk/Sma Aktivitas Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian

Gambar
Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan training keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 perihal Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Inpres ini, Mendikbud diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK. Menindaklanjuti Inpres tersebut dan dalam rangka penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu melaksanakan cara strategis pada tahun 2016, yaitu akan melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMK/SMA atau yang dikenal dengan aktivitas Alih Fungsi. Dengan aktivitas alih fungsi guru tersebut, dibutuhkan sanggup memenuhi kekuran
Baca selengkapnya

Foppsi / Lembaga Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia Sedang Memperjuangan Nasib Operator Sekolah Di Seluruh Indonesia

Gambar
Edukasippkn.com – Alhamdulillah di ketika ini sudah mulai ada informasi baik untuk para Operator Sekolah khususnya dan Operator Komputer pada umumnya, di mana FOPPSI (Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia yang bangkit semenjak tahun 2015 yang kemudian ini telah memperjuangkan nasib yang lebih baik bagi seluruh Operator Pendataan Pendidikan ketika ini. Walaupun organisasi ini terbilang sangat muda namun partisipasi keanggotan FOPPSI melesat naik sangat signifikan dengan jumlah yang luar biasa di seluruh Indonesia. Sebagai daerah terhimpunnya segenap Operator Pendataan Pendidikan semua jenjang satuan pendidikan merupakan organisasi perjuangan, Organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang menurut Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahi
Baca selengkapnya

Karakteristik / Ciri-Ciri Warga Negara Yang Bertanggung Jawab

Edukasippkn.com - Sebelum membahas karakterisik warga Negara yang bertanggung jawab, terlebih dulu akan dibahas wacana apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ridwan Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akhir lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Dengan demikian secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau berperilaku berdasarkan cara tertentu. Sementara Purbacaraka (1988) menyampaikan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan akomodasi dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk memakai hak dan/atau kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan hak, baik yang dilaksanakan secara memadai maupun tidak memadai intinya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban. Demikan juga hal di dalam penggunakan kekuasaan. Dari uraian tersebut di atas, sanggup ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab bersa
Baca selengkapnya