Jumlah Dingklik Dan Tempat Pemilihan Anggota Dprd Provinsi

Jumlah bangku DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).

Jumlah bangku DPRD provinsi didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

a.   provinsi dengan jumlah Penduduk hingga dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
b.   provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) hingga dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
c.   provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) hingga dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
d.   provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) hingga dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
e.   provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) hingga dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
f.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) hingga dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
g.   provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi. 

Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yakni kabupaten/kota, atau adonan kabupaten/kota. Jumlah bangku setiap kawasan pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) bangku dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

 Dalam hal penentuan kawasan pemilihan tidak sanggup diberlakukan, penentuan kawasan pemilihan memakai bab kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pemilihan dan alokasi bangku anggota DPRD provinsi diatur dalam peraturan KPU.

Jumlah bangku anggota DPRD provinsi yang dibuat sesudah Pemilu ditetapkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alokasi bangku pada kawasan pemilihan anggota DPRD provinsi ditentukan paling sedikit 3 (tiga) bangku dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Dalam hal terjadi pembentukan provinsi gres sesudah Pemilu, dilakukan penataan kawasan pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk menurut alokasi kursi.

 Penataan kawasan pemilihan di provinsi induk dan pembentukan kawasan pemilihan di provinsi gres dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pemilihan dan alokasi bangku anggota DPRD provinsi diatur dalam peraturan KPU. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panduan Alih Fungsi Bagi Guru Smk/Sma Aktivitas Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian

Gambar
Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan training keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 perihal Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Inpres ini, Mendikbud diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK. Menindaklanjuti Inpres tersebut dan dalam rangka penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu melaksanakan cara strategis pada tahun 2016, yaitu akan melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMK/SMA atau yang dikenal dengan aktivitas Alih Fungsi. Dengan aktivitas alih fungsi guru tersebut, dibutuhkan sanggup memenuhi kekuran
Baca selengkapnya

Foppsi / Lembaga Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia Sedang Memperjuangan Nasib Operator Sekolah Di Seluruh Indonesia

Gambar
Edukasippkn.com – Alhamdulillah di ketika ini sudah mulai ada informasi baik untuk para Operator Sekolah khususnya dan Operator Komputer pada umumnya, di mana FOPPSI (Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia yang bangkit semenjak tahun 2015 yang kemudian ini telah memperjuangkan nasib yang lebih baik bagi seluruh Operator Pendataan Pendidikan ketika ini. Walaupun organisasi ini terbilang sangat muda namun partisipasi keanggotan FOPPSI melesat naik sangat signifikan dengan jumlah yang luar biasa di seluruh Indonesia. Sebagai daerah terhimpunnya segenap Operator Pendataan Pendidikan semua jenjang satuan pendidikan merupakan organisasi perjuangan, Organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang menurut Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahi
Baca selengkapnya

Karakteristik / Ciri-Ciri Warga Negara Yang Bertanggung Jawab

Edukasippkn.com - Sebelum membahas karakterisik warga Negara yang bertanggung jawab, terlebih dulu akan dibahas wacana apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ridwan Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akhir lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Dengan demikian secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau berperilaku berdasarkan cara tertentu. Sementara Purbacaraka (1988) menyampaikan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan akomodasi dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk memakai hak dan/atau kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan hak, baik yang dilaksanakan secara memadai maupun tidak memadai intinya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban. Demikan juga hal di dalam penggunakan kekuasaan. Dari uraian tersebut di atas, sanggup ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab bersa
Baca selengkapnya