Rincian Besaran Honor Pokok Pns Tahun 2017 Sesuai Periode Kerja Golongan I, Ii, Iii, Dan Iv

Edukasippkn.com - Gaji PNS di tahun 2017 tidak mengalami kenaikan sebagaimana pada tahun sebelumnya. Adapun ketentuan yang menjadi dasar penerimaan honor PNS di tahun 2017 tertuang pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 30 tahun 2015 wacana Perubahan Ketujuh  Belas  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai  Negeri Sipil yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Juni 2015 yang lalu.

Berdasarkan pasal 2 PP No 30 Tahun 2015 tahun 2015 dinyatakan bahwa kenaikan honor PNS mulai berlaku pada tanggal  1 Januari  2015. Berikut ini honor Pokok PNS Tahun 2017 golongan I pasca kenaikan Gaji PNS tahun 2015 sesuai PP No. 30 Tahun 2015 di bawah ini :

Daftar Gaji PNS Golongan I Tahun 2016 Berdasarkan Masa Kerja Golongan Ia, Ib, Ic, dan Id :

Daftar Gaji PNS Golongan II Tahun 2017 Berdasarkan Masa Kerja Golongan IIa, IIb, IIc, dan IId :

Daftar Gaji PNS Golongan III Tahun 2017 Berdasarkan Masa Kerja Golongan IIIa, IIIb, IIIc, dan IIId :

Daftar Gaji PNS Golongan IV Tahun 2017 Berdasarkan Masa Kerja Golongan IVa, IVb, IVc, dan IVd :

Berdasarkan RAPBN tahun 2017, tidak ada kenaikan honor pokok bagi PNS. Sebagai kompensasinya, tahun depan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal 'gajian' 14 kali dalam setahun (12 bulan). Pasalnya, sehabis mendapatkan honor ke-13, mereka juga akan mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya). Dengan demikian, honor pokok PNS tahun 2017 nanti akan sama dengan daftar honor PNS tahun 2015 sebagaimana terlihat pada gambar di atas sesuai dengan golongan dan masa kerja PNS yang bersangkutan. 

 Download PP Nomor 30 Tahun 2015 wacana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2015 silahkan klik pada tautan berikut. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Panduan Alih Fungsi Bagi Guru Smk/Sma Aktivitas Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian

Gambar
Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan training keterampilan kerja. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 perihal Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Melalui Inpres ini, Mendikbud diinstruksikan untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di SMK. Menindaklanjuti Inpres tersebut dan dalam rangka penataan dan pemenuhan guru produktif di SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu melaksanakan cara strategis pada tahun 2016, yaitu akan melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik Dan Sertifikasi Keahlian Bagi Guru SMK/SMA atau yang dikenal dengan aktivitas Alih Fungsi. Dengan aktivitas alih fungsi guru tersebut, dibutuhkan sanggup memenuhi kekuran
Baca selengkapnya

Foppsi / Lembaga Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia Sedang Memperjuangan Nasib Operator Sekolah Di Seluruh Indonesia

Gambar
Edukasippkn.com – Alhamdulillah di ketika ini sudah mulai ada informasi baik untuk para Operator Sekolah khususnya dan Operator Komputer pada umumnya, di mana FOPPSI (Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia yang bangkit semenjak tahun 2015 yang kemudian ini telah memperjuangkan nasib yang lebih baik bagi seluruh Operator Pendataan Pendidikan ketika ini. Walaupun organisasi ini terbilang sangat muda namun partisipasi keanggotan FOPPSI melesat naik sangat signifikan dengan jumlah yang luar biasa di seluruh Indonesia. Sebagai daerah terhimpunnya segenap Operator Pendataan Pendidikan semua jenjang satuan pendidikan merupakan organisasi perjuangan, Organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang menurut Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahi
Baca selengkapnya

Karakteristik / Ciri-Ciri Warga Negara Yang Bertanggung Jawab

Edukasippkn.com - Sebelum membahas karakterisik warga Negara yang bertanggung jawab, terlebih dulu akan dibahas wacana apa yang dimaksud dengan tanggung jawab. Ridwan Halim (1988) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akhir lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak, kewajiban maupun kekuasaan. Dengan demikian secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu atau berperilaku berdasarkan cara tertentu. Sementara Purbacaraka (1988) menyampaikan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir atau bersumber pada penggunaan akomodasi dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk memakai hak dan/atau kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan hak, baik yang dilaksanakan secara memadai maupun tidak memadai intinya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban. Demikan juga hal di dalam penggunakan kekuasaan. Dari uraian tersebut di atas, sanggup ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab bersa
Baca selengkapnya