Panduan Penggunaan Aplikasi E-Rapor Smp Versi 2018

Edukasippkn.com - Kurikulum 2013 telah diimplementasikan secara sedikit demi sedikit mulai tahun pelajaran 2013/2014.Komponen penting implementasi Kurikulum 2013 yakni pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi yang berbasis proses dan otentik, untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai pada para akseptor didik.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pelaksanaan evaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan, serta upaya perubahan paradigma evaluasi yang semula lebih mengutamakan pengukuran hasil pembelajaran (assessment of learning), menjadi evaluasi sebagai upaya pembelajaran (assessment as learning) dan evaluasi untuk pembelajaran (assessment for learning), diharapkan sarana yang efektif dan memadai untuk menindaklanjuti dan memanfaatkan proses dan hasil evaluasi tersebut.

Selain itu, dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan di SMP (SMP), khususnya di bidang pengelolaan evaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan menyebarkan Aplikasi E-Rapor SMP yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).


Aplikasi e-Rapor SMP ini dikembangkan dengan merujuk kepada panduan evaluasi tahun 2017 cetakan ketiga yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMP.

Ruang lingkup panduan e-Rapor SMP ini meliputi karakteristik aplikasi e-Rapor SMP, alur data e-Rapor SMP, level kewenangan pengguna e-Rapor SMP yang meliputi kewenangan admin, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, wali kelas dan siswa.

Panduan untuk admin meliputi langkah kiprah dan kewenangan admin, alur kerja admin dari instalasi e-Rapor SMP sampai pengiriman nilai ke server Dapodik. Panduan untuk guru mata pelajaran meliputi kiprah dan kewenangan guru mata pelajaran dalam hubungannya dengan e-Rapor SMP. Demikian halnya alur kerja guru mata pelajaran mulai merencanakan evaluasi yang meliputi empat aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, perilaku spiritual dan perilaku sosial. Selanjutnya guru mata pelajaran menginput nilai baik secara manual maupun dengan cara impor.

Panduan untuk guru bimbingan dan konseling, meliputi kewenangan guru Bimbingan dan Konseling dalam e-Rapor SMP serta langkah perencanaan dan input nilai perilaku baik spiritual mapun sosial. Dalam hal ini guru Bimbingan dan Konseling juga sanggup memantau grafik perkembangan nilai siswa dari setiap semester.

Panduan untuk wali kelas meliputi kewenangan wali kelas dalam e-Rapor SMP serta langkah input nilai sikap, input kehadiran siswa, input nilai ekstra kurikuler, input catatan wali dan cetak rapor. Panduan untuk siswa meliputi kewenangan siswa dalam e-Rapor SMP serta panduan untuk melihat nilai dalam e-Rapor.

Panduan ini diperuntukkan bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Admin e-Rapor
2. Guru mata pelajaran
3. Guru bimbingan dan konseling
4. Wali Kelas
5. Siswa
6. Kepala Sekolah
7. Orangtua/wali murid

Download / unduh panduan penggunaan aplikasi E-Rapor SMP yang dipakai di tahun pelajaran 2017/2018 di bawah ini:



 Demikian share panduan penggunakan e-Rapor SMP tahun pelajaran 2017/2018. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jumlah Dingklik Dan Tempat Pemilihan Anggota Dprd Provinsi

Jumlah bangku DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). Jumlah bangku DPRD provinsi didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a.    provinsi dengan jumlah Penduduk hingga dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) hingga dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) hingga dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) hingga dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) hingga dengan 9.000.000 (sembilan juta)...
Baca selengkapnya

Persyaratan Bakal Calon Anggota Dpr, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a.    telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.    bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d.    cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e.    berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f.     setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan impian Proklamasi 17 Agustus 1945; g.    tidak pernah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan aturan tetap sebab melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h.    sehat jasmani da...
Baca selengkapnya

Jumlah Bangku Dan Tempat Pemilihan Anggota Dprd Kabupaten/Kota

Edukasippkn.com – Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terdapat ketentuan wacana Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut: (1)   Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2)   Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk hingga dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) hingga dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 20...
Baca selengkapnya