Download Aplikasi Dapodik Paud Versi 3.2.1 Tahun Pelajaran 2017/2018 Semester 2

Edukasippkn.com - Pada tanggal 17 Februari 2018 telah dirilis aplikasi Dapodik PAUD 3.2 dan Pengisian Dapodik PAUD TA 2017/2018 Semester II (Genap), sebagaimana diinformasikan secara resmi melalui laman https://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id yang ditujukan kepada Yth Bapak/Ibu Operator Dapodik PAUD bahwasannya pengisian Dapodik PAUD semester 2017/2018 Semester II (Genap) sanggup dilaksanakan mulai bulan Februari 2018 memakai aplikasi versi 3.2.1 yang sanggup diunduh melalui tautan pada link https://ns1.paudni.kemdikbud.go.id.

Sebelum melaksanakan instalasi aplikasi Dapodik PAUD versi 3.2.1, jangan lupa untuk menghapus/uninstall aplikasi Dapodik PAUD versi sebelumnya (versi 3.1.1) atau versi sebelumnya, gres kemudian sehabis proses penghapusan/uninstall aplikasi Dapodik PAUD versi yang usang selesai, gres dilakukan proses instalasi aplikasi versi 3.2.1. Setelah instalasi versi 3.2.0 silahkan lakukan pendaftaran kembali dengan instruksi registrasi, username dan password yang sudah dipakai sebelumnya.

 Baca di sini: Solusi / Cara Mengatasi Gagal Registrasi Aplikasi Dapodik PAUD Versi 3.2.0 Semester 2 (Genap) Tahun Pelajaran 2017/2018

Adapun untuk pengisian aplikasi Dapodik PAUD pada semester 2 (genap) tahun pelajaran 2017/2018 ini dilakukan hingga final Juni 2018. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jumlah Dingklik Dan Tempat Pemilihan Anggota Dprd Provinsi

Jumlah bangku DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). Jumlah bangku DPRD provinsi didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a.    provinsi dengan jumlah Penduduk hingga dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) hingga dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) hingga dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) hingga dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e.    provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) hingga dengan 9.000.000 (sembilan juta)...
Baca selengkapnya

Persyaratan Bakal Calon Anggota Dpr, Dprd Provinsi, Dan Dprd Kabupaten/Kota

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a.    telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.    bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d.    cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e.    berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f.     setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan impian Proklamasi 17 Agustus 1945; g.    tidak pernah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan aturan tetap sebab melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h.    sehat jasmani da...
Baca selengkapnya

Jumlah Bangku Dan Tempat Pemilihan Anggota Dprd Kabupaten/Kota

Edukasippkn.com – Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah terdapat ketentuan wacana Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut: (1)   Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2)   Jumlah dingklik DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk hingga dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) hingga dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c.    kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 20...
Baca selengkapnya